Program Makan Bergizi Gratis (MBG) punya tujuan yang baik, yaitu memastikan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mendapat asupan gizi yang layak. Tapi di lapangan, program sebesar ini tidak lepas dari masalah, terutama kasus keracunan makanan yang berulang di berbagai daerah. Karena itu, isu keamanan pangan sekarang jadi sorotan utama. Artikel ini merangkum langkah-langkah yang dilakukan agar MBG benar-benar aman, bukan hanya bergizi.
Mengapa Keamanan Pangan MBG Jadi Sorotan?
Skala program ini sangat besar, sehingga satu kelalaian kecil di dapur bisa berdampak ke ratusan penerima sekaligus. Contohnya kasus yang menimpa sekitar 118 siswa SMAN 2 Kudus, yang oleh ahli gizi disebut sebagai peringatan serius soal penerapan standar keamanan pangan pada penyelenggaraan makanan massal. Menurut ahli tersebut, aspek yang perlu dijaga mencakup kebersihan penjamah makanan, peralatan masak dan makan, sampai seluruh proses pengolahan.
Pada 2025, angkanya juga sempat jadi perhatian publik. Kepala BGN saat itu, Dadan Hindayana, menyebut ada 6.517 kasus keracunan sejak program diluncurkan pada Januari 2025 hingga September 2025. Angka ini yang kemudian mendorong evaluasi besar-besaran.
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) Jadi Syarat Utama
Salah satu kunci pencegahan adalah SLHS, yaitu sertifikat yang menunjukkan bahwa sebuah dapur sudah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi. Di Bantul, misalnya, anggota DPRD menegaskan bahwa semua SPPG wajib mengantongi SLHS karena sertifikat itu menjadi bukti pengelolaan makanan sudah dinilai sesuai standar Dinas Kesehatan.
Di tingkat pusat, sikap BGN makin tegas. Kepala BGN Sudaryono memberi tenggat hingga 10 Agustus 2026 bagi SPPG yang belum memiliki SLHS. Dapur yang tidak memenuhi syarat terancam ditutup. Bahkan, BGN dilaporkan menutup permanen lebih dari 2.000 dapur yang melanggar standar SLHS.
Prinsip Nol Toleransi terhadap Keracunan
BGN menyatakan tidak ingin ada lagi kasus keracunan. Sudaryono menyebut target yang dikejar adalah nol kasus keracunan, dan evaluasi sementara menemukan sejumlah pelanggaran SOP sebagai penyebab insiden. Selain itu, dapur yang menyebabkan keracunan akan langsung disuspensi dan diinvestigasi.
Dorongan serupa datang dari pengawas eksternal. Ombudsman RI menyatakan akan merekomendasikan penutupan SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat hingga menyebabkan keracunan. Jadi pengawasan tidak hanya datang dari dalam badan pelaksana, tapi juga dari lembaga independen.
Lima Kunci Keamanan Pangan dari BPOM
Dari sisi teknis, BPOM juga ikut memberi pedoman. BPOM menyebut ada lima kunci keamanan pangan yang harus dimiliki setiap SPPG untuk mencegah insiden keracunan MBG. Secara umum, prinsip keamanan pangan di dapur skala besar menyangkut pemilihan bahan baku yang segar, kebersihan petugas dan alat, pengolahan sampai matang, pengaturan suhu, serta jarak waktu antara memasak dan makanan dikonsumsi. Hal-hal sederhana ini sering jadi penentu aman atau tidaknya sebuah menu.
Test Kit dan Pengawasan Lebih Ketat di Dapur
BGN juga mulai mempertimbangkan teknologi pendukung. Pada Agustus 2026, BGN dikabarkan menimbang penggunaan test kit di SPPG sebagai salah satu hasil evaluasi setelah beberapa kasus keracunan, termasuk di Berastagi, Sumatera Utara. Alat uji cepat semacam ini diharapkan bisa membantu mendeteksi masalah sebelum makanan sampai ke penerima.
Di tingkat daerah, pengawasan juga diperkuat. Pemkab Bantul membentuk Satgas MBG beranggotakan 48 personel untuk memperketat pelaksanaan program, dan DPRD setempat meminta SPPG melengkapi SLHS serta HACCP.
Peran Guru dan Orang Tua
Pencegahan tidak berhenti di dapur. Setelah makanan dibagikan, cara mengonsumsinya juga berpengaruh. BGN meminta guru ikut mengedukasi siswa agar makanan MBG dimakan di sekolah dan tidak dibawa pulang. Alasannya cukup masuk akal. Menurut Sudaryono, yang keracunan kadang bukan hanya anaknya, tetapi juga orang tua atau saudara yang ikut memakan makanan tersebut. Makanan yang dibiarkan berjam-jam di suhu ruang memang lebih rentan basi dan terkontaminasi.
Orang tua pun bisa ikut membantu dengan mengingatkan anak agar tidak menyimpan makanan MBG terlalu lama, serta segera melapor ke sekolah atau puskesmas jika anak mengalami gejala seperti mual, muntah, atau diare setelah makan.
Tantangan yang Masih Ada
Meski berbagai langkah sudah dijalankan, tantangannya belum selesai. Jumlah dapur sangat banyak dan tersebar sampai daerah terpencil, sehingga pengawasan yang merata bukan pekerjaan mudah. Audit berkala, pelatihan juru masak, dan penegakan sanksi yang konsisten akan menentukan apakah target nol kasus keracunan benar-benar bisa tercapai. Di sisi lain, sebagian pihak menilai kecepatan perluasan program perlu diimbangi kesiapan standar keamanan di tiap dapur.
Penutup
Program MBG anti racun pada dasarnya adalah soal memastikan niat baik memberi makan anak-anak berjalan dengan cara yang aman. Sertifikasi SLHS, sanksi tegas, pengawasan independen, alat uji, dan edukasi di sekolah adalah bagian dari upaya itu. Hasilnya baru terlihat dari konsistensi pelaksanaan di lapangan, dan masyarakat punya peran penting lewat pengawasan serta pelaporan jika menemukan kejanggalan.